Pendahuluan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi generasi muda. Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 11 semester 2, Bab 7 biasanya difokuskan pada topik-topik fundamental yang berkaitan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Memahami materi ini secara mendalam bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi juga membekali siswa dengan pengetahuan dan kesadaran penting untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.
Bab ini seringkali mengupas berbagai aspek penting, mulai dari hakikat konstitusi, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, hingga dinamika perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tantangan bagi siswa adalah menginternalisasi konsep-konsep abstrak ini dan mampu menerapkannya dalam konteks nyata. Oleh karena itu, latihan soal pilihan ganda menjadi salah satu metode efektif untuk mengukur dan memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari.
Artikel ini akan menyajikan serangkaian contoh soal pilihan ganda yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa mengenai Bab 7 PKn Kelas 11 Semester 2. Soal-soal ini mencakup berbagai sub-topik yang umumnya dibahas dalam bab ini, dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk-bentuk pertanyaan yang mungkin dihadapi siswa, serta memberikan kesempatan untuk berlatih dan merefleksikan kembali materi.
Pokok Bahasan Utama dalam Bab 7 PKn Kelas 11 Semester 2
Sebelum kita melangkah ke contoh soal, penting untuk mereview secara singkat pokok bahasan yang biasanya tercakup dalam Bab 7 PKn Kelas 11 Semester 2:
-
Konstitusi Negara Republik Indonesia:
- Pengertian dan fungsi konstitusi.
- Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945).
- Amandemen UUD 1945: tujuan, proses, dan hasil.
- Kedudukan UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
-
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia:
- Pengertian HAM dan dasar hukumnya (nasional dan internasional).
- Jenis-jenis HAM (hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya).
- Upaya perlindungan HAM di Indonesia: lembaga negara, peraturan perundang-undangan, dan peran masyarakat.
- Tantangan dan pelanggaran HAM di Indonesia.
- Mekanisme penegakan HAM.
Contoh Soal Pilihan Ganda Beserta Pembahasannya
Mari kita mulai dengan contoh-contoh soal pilihan ganda yang dirancang untuk mencakup berbagai aspek dari pokok bahasan di atas.
Soal 1:
Salah satu fungsi utama konstitusi dalam sebuah negara adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Pernyataan ini menegaskan bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan pemahaman tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A. UUD 1945 merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lebih tinggi.
B. UUD 1945 merupakan sumber inspirasi bagi setiap pembuatan peraturan perundang-undangan.
C. UUD 1945 merupakan dasar dan sumber hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
D. UUD 1945 memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang dasar negara lain.
E. UUD 1945 merupakan produk hukum yang dapat diubah sewaktu-waktu tanpa melalui proses tertentu.
Pembahasan Soal 1:
Soal ini menguji pemahaman siswa tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya kedudukan UUD 1945. Pernyataan dalam soal menekankan fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
- Opsi A salah karena UUD 1945 bukan peraturan pelaksana, melainkan dasar dari peraturan lainnya.
- Opsi B benar bahwa UUD 1945 adalah sumber inspirasi, namun opsi C lebih komprehensif dalam menjelaskan kedudukannya sebagai dasar dan sumber hukum.
- Opsi C adalah jawaban yang paling tepat. UUD 1945 adalah dasar negara, landasan konstitusional, dan sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- Opsi D salah karena UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia, tidak setara dengan konstitusi negara lain.
- Opsi E salah karena UUD 1945, meskipun dapat diamandemen, prosesnya diatur secara ketat dalam konstitusi itu sendiri (Pasal 37 UUD 1945) dan tidak bisa diubah sembarangan.
Jawaban yang Benar: C
Soal 2:
Reformasi konstitusi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1999 merupakan upaya untuk menyempurnakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi. Salah satu tujuan utama dari amandemen UUD 1945 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam tujuan amandemen UUD 1945 terkait penguatan sistem presidensial?
A. Memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden dalam membentuk kabinet.
B. Membatasi masa jabatan presiden.
C. Memperjelas hubungan antara presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
D. Memberikan kewenangan kepada presiden untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
E. Memperkuat posisi presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Pembahasan Soal 2:
Soal ini berfokus pada tujuan amandemen UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sistem presidensial. Siswa perlu mengetahui perubahan-perubahan kunci yang terjadi pasca-amandemen.
- Opsi A benar, amandemen memberikan keleluasaan presiden dalam memilih dan memberhentikan menteri.
- Opsi B benar, pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun.
- Opsi C benar, hubungan antara presiden dan DPR menjadi lebih jelas, termasuk mekanisme saling kontrol.
- Opsi D salah. Salah satu ciri khas sistem presidensial adalah presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen. Sebaliknya, di negara dengan sistem parlementer, kepala pemerintahan seringkali memiliki kewenangan tersebut.
- Opsi E benar, sebelum amandemen, posisi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara terkadang menimbulkan kerancuan. Amandemen mempertegas hal ini.
Jawaban yang Benar: D
Soal 3:
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pernyataan tersebut merupakan pengertian HAM. Dalam konteks internasional, instrumen HAM yang paling fundamental dan diakui secara luas adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Manakah dari pernyataan berikut yang paling akurat menggambarkan sifat dan cakupan HAM?
A. HAM bersifat terbatas dan hanya berlaku bagi warga negara yang patuh pada hukum.
B. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
C. HAM bersifat dapat dicabut oleh negara jika dianggap membahayakan keamanan nasional.
D. HAM hanya mencakup hak-hak sipil dan politik saja.
E. HAM hanya dijamin oleh hukum nasional suatu negara.
Pembahasan Soal 3:
Soal ini menguji pemahaman siswa tentang konsep dasar Hak Asasi Manusia, termasuk sifat universalnya.
- Opsi A salah. HAM bersifat universal dan tidak terbatas pada status kewarganegaraan atau kepatuhan pada hukum.
- Opsi B adalah jawaban yang paling akurat. Sifat universal HAM berarti ia berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya.
- Opsi C salah. HAM bersifat inheren (melekat) dan tidak dapat dicabut oleh negara. Meskipun ada batasan dalam pelaksanaannya, hak dasarnya tetap ada.
- Opsi D salah. HAM mencakup berbagai jenis hak, termasuk hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- Opsi E salah. HAM diakui dan dilindungi tidak hanya oleh hukum nasional tetapi juga oleh hukum internasional.
Jawaban yang Benar: B
Soal 4:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia juga memiliki batasan. Batasan tersebut dimaksudkan agar…
A. Hak asasi manusia hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang berkuasa.
B. Pelaksanaan hak asasi manusia tidak mengganggu hak asasi manusia orang lain dan kepentingan umum.
C. Negara memiliki kewenangan penuh untuk membatasi hak asasi manusia sesuai keinginan penguasa.
D. Kebebasan individu menjadi prioritas utama tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
E. Hak asasi manusia hanya berlaku dalam lingkup keluarga dan tidak meluas ke masyarakat.
Pembahasan Soal 4:
Soal ini menyoroti aspek penting dalam perlindungan HAM, yaitu adanya batasan demi keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.
- Opsi A salah. Justru HAM bertujuan untuk melindungi semua orang.
- Opsi B adalah jawaban yang paling tepat. Pasal 28J ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa penghormatan HAM orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi batasan.
- Opsi C salah. Negara tidak memiliki kewenangan penuh untuk membatasi HAM semena-mena; pembatasan harus berdasarkan undang-undang dan demi alasan yang sah.
- Opsi D salah. Kebebasan individu tidak boleh mengorbankan hak orang lain atau kepentingan umum.
- Opsi E salah. HAM berlaku universal, tidak hanya di lingkup keluarga.
Jawaban yang Benar: B
Soal 5:
Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melibatkan berbagai lembaga negara. Salah satu lembaga independen yang dibentuk untuk membantu presiden dalam memenuhi dan melindungi HAM adalah…
A. Mahkamah Konstitusi
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan Soal 5:
Soal ini menguji pengetahuan siswa tentang lembaga-lembaga negara yang berperan dalam perlindungan HAM di Indonesia.
- Opsi A (Mahkamah Konstitusi) berwenang menguji undang-undang terhadap UUD.
- Opsi B (KPK) fokus pada pemberantasan korupsi.
- Opsi C (Komnas HAM) adalah jawaban yang tepat. Komnas HAM adalah lembaga negara independen yang berfungsi untuk membantu presiden dan lembaga negara lainnya dalam melindungi dan menegakkan HAM.
- Opsi D (Polri) bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk penegakan hukum, namun bukan lembaga utama yang fokus pada perlindungan HAM secara menyeluruh.
- Opsi E (DPR) berfungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta dapat menerima aspirasi terkait HAM, namun bukan lembaga eksekutif yang secara spesifik dibentuk untuk perlindungan HAM.
Jawaban yang Benar: C
Soal 6:
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam periode tertentu, Indonesia pernah menggunakan konstitusi lain. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah…
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat
C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat
E. Konstitusi RIS
Pembahasan Soal 6:
Soal ini menguji pengetahuan historis siswa mengenai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
- Opsi A adalah konstitusi yang berlaku sebelum dan sesudah periode yang ditanyakan.
- Opsi B dan E sama, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini adalah konstitusi yang berlaku dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
- Opsi C adalah Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku setelah pembubaran RIS.
- Opsi D adalah jawaban yang benar, yang merujuk pada Konstitusi RIS yang berlaku pada periode tersebut. Perlu dicatat bahwa Opsi B dan E juga merujuk pada konstitusi yang sama, namun Opsi D adalah formulasi yang lebih lengkap. Dalam konteks soal pilihan ganda, biasanya hanya salah satu yang akan menjadi jawaban yang paling tepat jika formatnya demikian. Jika kita asumsikan D adalah pilihan yang dimaksud, maka itu adalah jawabannya.
Jawaban yang Benar: D (atau B/E jika dianggap merujuk pada yang sama)
Soal 7:
Salah satu prinsip dasar dalam penegakan Hak Asasi Manusia adalah supremasi hukum. Prinsip ini berarti bahwa segala tindakan, baik oleh individu maupun pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, bagaimana prinsip supremasi hukum ini tercermin dalam upaya perlindungan HAM?
A. Pemerintah berhak melakukan tindakan apa saja demi menjaga stabilitas, meskipun melanggar hak individu.
B. Setiap warga negara bebas melakukan apa saja tanpa adanya aturan hukum yang mengikat.
C. Penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak memihak, serta setiap pelanggaran HAM akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
D. Hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata, sementara penguasa memiliki kekebalan mutlak.
E. Peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih tinggi kedudukannya daripada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembahasan Soal 7:
Soal ini menguji pemahaman siswa tentang prinsip supremasi hukum dan penerapannya dalam perlindungan HAM.
- Opsi A salah. Stabilitas tidak boleh mengorbankan hak individu secara sembarangan.
- Opsi B salah. Kebebasan individu selalu dibatasi oleh hukum demi ketertiban umum.
- Opsi C adalah jawaban yang paling tepat. Supremasi hukum berarti hukum itu sendiri yang berkuasa, dan semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum tersebut. Penegakan yang adil dan pemrosesan pelanggaran HAM sesuai hukum adalah manifestasi dari prinsip ini.
- Opsi D salah. Prinsip supremasi hukum justru menolak kekebalan mutlak bagi penguasa.
- Opsi E salah. UUD 1945 adalah hukum tertinggi, bukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Jawaban yang Benar: C
Soal 8:
Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam hal hak konstitusional warga negara. Salah satu hak yang semakin diperkuat adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak ini dijamin dalam Pasal…
A. 27 UUD 1945
B. 28D UUD 1945
C. 29 UUD 1945
D. 30 UUD 1945
E. 31 UUD 1945
Pembahasan Soal 8:
Soal ini menguji hafalan siswa mengenai pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM.
- Pasal 27 mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ayat (4) menyatakan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat." Namun, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda secara spesifik tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
- Pasal 29 mengatur tentang agama.
- Pasal 30 mengatur tentang pertahanan negara.
- Pasal 31 mengatur tentang pendidikan.
Jika pilihan soal adalah seperti di atas, maka ada ketidaksesuaian dengan Pasal 28G. Namun, jika kita harus memilih dari opsi yang ada, Pasal 28D memang mencakup aspek perlindungan hukum yang adil dan pengakuan hak. Akan tetapi, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda secara eksplisit ada di Pasal 28G.
Asumsi perbaikan soal agar sesuai dengan pilihan yang diberikan, atau penyesuaian jawaban:
Jika kita menganggap soal ini ingin menanyakan hak yang terkait dengan perlindungan diri, maka Pasal 28D yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bisa menjadi jawaban yang paling mendekati. Namun, ini kurang tepat.
Mari kita coba revisi opsi jawaban agar lebih akurat dengan materi yang umum diajarkan:
Revisi Opsi Jawaban Soal 8:
A. Pasal 27
B. Pasal 28A
C. Pasal 28G
D. Pasal 29
E. Pasal 30
Pembahasan Soal 8 (dengan Revisi):
- Pasal 28A: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, agama, dan hak untuk tidak diperbudak.
- Pasal 28B: Hak membentuk keluarga, hak anak.
- Pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
- Pasal 29: Agama.
- Pasal 30: Pertahanan negara.
Dengan revisi ini, jawaban yang paling tepat adalah C.
Jawaban yang Benar (dengan Revisi): C
Soal 9:
Salah satu tantangan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah adanya kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan secara tuntas. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur non-hukum. Jalur hukum penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia secara spesifik diatur dalam undang-undang yang kemudian membentuk pengadilan ad hoc. Undang-undang yang dimaksud adalah…
A. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
B. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
C. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
D. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepalangmerahan
E. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Pembahasan Soal 9:
Soal ini menguji pengetahuan siswa tentang peraturan perundang-undangan spesifik yang mengatur penegakan HAM, khususnya pelanggaran HAM berat.
- Opsi A adalah undang-undang dasar mengenai HAM.
- Opsi B adalah jawaban yang tepat. UU No. 26 Tahun 2000 secara khusus mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, termasuk mekanisme pembentukan pengadilan ad hoc untuk menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku.
- Opsi C mengatur tentang ITE.
- Opsi D mengatur tentang kepalangmerahan.
- Opsi E adalah KUHP lama yang tidak secara spesifik mengatur penanganan pelanggaran HAM berat.
Jawaban yang Benar: B
Soal 10:
Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sangatlah penting. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pemerintah dalam melindungi HAM akan kurang efektif. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan HAM adalah melalui upaya pelaporan dugaan pelanggaran HAM kepada lembaga yang berwenang. Lembaga yang paling tepat untuk menerima laporan awal dugaan pelanggaran HAM adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Komisi Pemberantasan Korupsi
D. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
E. Badan Intelijen Negara
Pembahasan Soal 10:
Soal ini menekankan pentingnya peran masyarakat dan menguji pemahaman siswa tentang lembaga yang tepat untuk melaporkan pelanggaran HAM.
- Opsi A (Komisi Yudisial) mengawasi perilaku hakim.
- Opsi B (Mahkamah Agung) adalah puncak kekuasaan kehakiman.
- Opsi C (KPK) fokus pada pemberantasan korupsi.
- Opsi D (Komnas HAM) adalah jawaban yang tepat. Komnas HAM memiliki fungsi menerima pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM dan melakukan upaya penyelesaian sesuai kewenangannya.
- Opsi E (BIN) bertugas di bidang intelijen negara.
Jawaban yang Benar: D
Kesimpulan dan Pesan Moral
Melalui serangkaian contoh soal pilihan ganda ini, diharapkan siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai aspek penting yang dibahas dalam Bab 7 PKn Kelas 11 Semester 2, yaitu Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Memahami materi ini secara mendalam bukan hanya sekadar untuk lulus ujian, tetapi merupakan fondasi penting bagi pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan sadar akan hak serta kewajibannya.
Konstitusi adalah panduan hidup bernegara, sementara HAM adalah jaminan fundamental bagi setiap individu. Keduanya saling terkait erat dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Dengan terus berlatih, membaca, dan berdiskusi, pemahaman kita terhadap materi ini akan semakin kokoh, dan kita akan lebih siap untuk berkontribusi dalam menjaga tegaknya konstitusi dan terlindunginya hak asasi manusia di Indonesia.
Teruslah belajar dan mengasah pemahaman Anda. Semangat!